Junico Siahaan Minta Pemerintah Awasi Transaksi QRIS untuk Berantas Judi Online

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico B.P. Siahaan, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital agar mengoordinasikan pengawasan transaksi digital bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai mendesak untuk memutus rantai perjudian daring dan pinjaman ilegal yang semakin meresahkan masyarakat.

Desakan tersebut dilayangkan setelah ditemukan fakta bahwa para bandar judi daring kini mulai memanfaatkan fasilitas kode QRIS untuk mempermudah pemain melakukan setoran awal bernominal kecil. Kemudahan akses ini dikhawatirkan dapat menjangkau berbagai kalangan tanpa hambatan berarti.

"Pemblokiran situs judi online bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan, melainkan bagaimana ekosistem dan aliran dananya bisa benar-benar diputus," tegas Junico melalui keterangan tertulis di Bandung.

Berdasarkan data PPATK, sebagian besar pelaku judi daring merupakan masyarakat dengan tingkat penghasilan di bawah lima juta rupiah per bulan. Kondisi tersebut memicu ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan memicu potensi tindakan kejahatan lanjutan.

Sepanjang periode pengamatan, perputaran uang haram dari aktivitas ilegal ini terus mencatatkan angka yang masif dengan mayoritas transaksi memanfaatkan sistem pembayaran digital. Pemerintah pun didorong agar memperkuat verifikasi bagi para merchant penerima pembayaran.

"Pemerintah harus memperketat pengawasan transaksi digital yang dicurigai sebagai pola judi online melalui pertukaran data secara langsung," tambah politisi yang akrab disapa Nico tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat hampir dua ratus ribu anak telah terpapar aktivitas judi daring, sementara Otoritas Jasa Keuangan telah menindak ribuan entitas pinjaman ilegal hingga kurun waktu 2025.